Optimalisasi Bimbingan Dan Penyuluhan oleh Satuan Narkoba dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba Pada Kalangan Pegawai Swasta di Polres Sukoharjo

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tetap munculnya tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Sukoharjo. Pelaku ataupun korban tindak pidana penyalahgunaan narkoba kebanyakan berasal dari kalangan pegawai swasta. Pegawai Swasta yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sekelompok orang yang bekerja sama membantu seorang direktur, ketua, dan sebagainya mengelola sesuatu yang bukan milik pemerintah., sehingga upaya yang paling efektif adalah upaya preventif dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan pegawai swasta. Oleh karena itu, maka dilakukanlah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan oleh Satresnarkoba, mengetahui upaya Satresnarkoba dalam mengoptimalkan bimbingan dan penyuluhan, serta untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi optimalisasi bimbingan dan penyuluhan. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, menggunakan jenis penelitian field research, serta teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian menemukan bahwa kegiatan bimbingan dan penyuluhan yang dilakukan Satresnarkoba Polres Sukoharjo belum optimal.  Hal tersebut disebabkan oleh manajemen kegiatan bimbingan dan penyuluhan belum maksimal seperti jadwal kegiatan yang tidak tepat sasaran, intensitas kegiatan yang masih kurang serta masih adanya anggota yang belum melaksanakan pendidikan kejuruan. Selain itu, ada juga beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan yaitu faktor sumber daya manusia, sarana dan prasarana, anggaran, dan kesadaran hukum atau mindset pegawai swasta. Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis menyarankan dilakukan penambahan personel untuk ditempatkan di Satresnarkoba. Dalam penyusunan jadwal kegiatan pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan, agar lebih memperhatikan sasaran atau target serta Satresnarkoba diharapkan lebih aktif dalam melakukan bimbingan dan penyuluhan dengan sasaran kalangan pegawai swasta. Tidak hanya  menunggu permintaan dari perusahaan tersebut. Disamping itu, perlu adanya pengadaan barang inventaris dinas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan.